A. Implementasi MBS
1. Faktor-faktor yang Perlu Diperhatikan dalam Implementasi MBS
Penerapan
MBS mensyaratkan dukungan staf sekolah yang tinggi, tahap penerapan
yang baik, sosialisasi dan pelatihan yang baik, dukungan anggaran untuk
pelatihan dan penyediaan waktu yang teratur dan pendelegasian wewenang
kepada kepala sekolah, guru dan orang tua murid.
a. Kewajiban
sekolah, dengan MBS (pemberian otonomi) sekolah dituntut oleh
seperangkat kewajiban monitoring dan pertanggungjawaban yang relatif
tinggi, untuk menjamin bahwa sekolah memenuhi kewajiban melaksanakan
kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat sekolah. Dibutuhkan
kesepakatan tertulis yang memuat secara rinci peran dan tanggung jawab
dewan pendidikan daerah, dinas pendidikan daerah, kepala sekolah, dan
komite sekolah, yang akan dipakai sebagai dasar penilaian akuntabilitas
sekolah.
b. Kebijakan
dan prioritas pemerintah. Pemerintah sebagai penanggung jawab
pendidikan nasional berhak merumuskan kebijakan yang menjadi prioritas
nasional (program peningkatan melek huruf dan angka, efisiensi, mutu,
dan pemerataan pendidikan). Dalam hal tersebut sekolah tidak
diperbolehkan untuk berjalan sendiri dengan mengabaikan kebijakan
standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis.
c. Peranan
profesionalisme dan manajerial. Untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan
MBS, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi harus mempunyai
kemampuan professional dan manajerial agar peningkatan efifiensi, mutu,
dan pemerataan serta unsure monitoring yang direncanakan sekolah
berul-betul mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan kerangka kebijakan
pemertintah dan tujuan sekolah.
d. Peranan
orang tua dan masyarakat. Agar MBS berjalan dengan baik diperlukan
partisipasi masyarakat. Sosialisasi dan pelatihan juga penting bagi
masyarakat untuk dapat memahami, dan mengawasi serta membantu sekolah
dalam pengelolaannya.
e. Pengembangan
profesi. Dalam MBS pemerintah harus menjamin bahwa semua unsure penting
tenaga kependidikan menerima pengembangan profesi yang diperlukan untuk
mengelola sekolah secara efektif. Agar manfaat MBS terwujud perlu ada
pusat pengembangan profesi yang berfingsi sebgai penyedia jasa pelatihan
bagi tenaga kependidikan untuk MBS.
2. Strategi Implementasi MBS
Penerapan
MBS akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh
sumberdaya manusia yang professional untuk mengoperasikan sekolah, dana
yang cukup agar sekolah mampu menggaji staf sesuai dengan fungsinya,
sarana prasaraana yang memadai untuk mendukung proses belajar-mengajar,
serta dukungan masyarakat yang tinggi. Kondisi sekolah yang bervariasi
dilihat dari segi kualitas (sekolah maju sampai sekolah tertinggal),
lokasi sekolah (sekolah diperkotaan sampai terpencil), dan partisipasi
masyarakat (partisipasi tinggi sampai kurang). Untuk mengimplementasikan
MBS perlu dilakukan:
a. Pengelompokan Sekolah
Perlu
dilakukan pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan manajemen, dengan
memperhatikan kondisi lokasi dan kualitas sekolah. Perencanaan
implementasi MBS harus merujuk pada variasi pengelompokan sekolah
tersebut karena setiap sekolah memerlukan perlakuan yang berbeda sesuai
dengan kemampuan masing-masing.
b. Pentahapan Implementasi MBS
Tahap
penerapan suatu program terdiri dari sosialisasi, piloting (uji coba)
dan desiminasi (penyebarluasan program). Dengan kompleksitas pendidikan
di Indonesia, MBS dapat dilaksanakan di sekolah melalui 3 tahap, yaitu
jangka pendek (tahun pertama sampai ketiga, jangka menengah (tahun
keempat sampai keenam), dan jangka panjang (setelah tahun keenam).
Setiap tahap akan mengadakan perubahan sedikit demi sedikit pada segi
ketenagakerjaan, keuangan, kurikulum, sarana dan prasarana, serta
partisipasi masyarakat. Contoh diberbagai tahapan adalah sebagai
berikut:
Pada
jangka pendek, di segi ketenagakerjaan dan masyarakat diberikan
sosialisasi dan pelatihan mengenai MBS, dan segi lain belum mengalami
perubahan mendasar.
Pada
jangka menengah, di segi ketenagakerjaan diadakan pelatihan lanjutan
dan kepala sekolah memiliki keleluasaan dalam mengatur sekolah, segi
keuangan mulai dari daerah kabupaten dan ada keleluasaan mengelola
anggaran, segi kurikulum 20% kurikulum disusun ditingkat sekolah
berdasarkan potensi lingkungan, segi sarana dan prasarana pengadaannya
di tingkat sekolah, segi masyarakat ikut menyusun kurikulum dan
mengawasi penggunaan dana.
Pada
jangka panjang segi ketenagakerjaan ada kewenangan luas dalam mengambil
kebijakan dan profesionalime yang lebih tinggi, segi keuangan didapat
dari block grant yang diberikan daerah kabupaten dan peran masyarakat di
segi ini lebih besar, segi kurikulum sekolah boleh menambah kurikulum
inti, segi sarana dan prasarana pengadaan sarana dan prasarana di
tingkat sekolah, di segi masyarakat komite sekolah dapat memilih kepala
sekolah, mengorganisasi sumbangan ornag uta, mengawasi pengelolaan
sekolah, ikut menyusun kurikulum, dan mengawasi proses belajar mengajar.
c. Perangkat implementasi MBS
MBS
memerlukan sepserangkat peraturan dan pedoman umum yang dipakai sebagai
pedoman dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi sampai laporan
pelaksanaan. Rencana sekolah merupakan salah satu perangkat terpenting,
yang mengandung visi misi, tujuan, prioritas yang akan dicapai, sertra
strategi untk mencapainya. Instrument penting lain adalah saksi dan
penghargaan yang dapat memotivasi sekolah untuk melaksanakan rencana
dengan optimal. Keberhasilam implementasi juga sangat terganutng pada
dukungan politik pemerintah, sosialisasi yang baik, perubahan yang
menuju perbaikan dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat.
3. Strategi Pelaksanan di Tingkat Sekolah
1. Penyusunan
basis data dan profil sekolah lebih presentatif, akurat, valid dan
secara sistimatis menyangkut berbagai aspek akademis, administratif
(siswa, guru, staf), dan keuangan.
2. Melakukan
evaluasi diri (self assesment) utnuk menganalisa kekuatan dan kelemahan
mengenai sumber daya sekolah, personil sekolah, kinerja dalam
mengembangkan dan mencapai target kurikulum dan hasil-hasil yang dicapai
siswa berkaitan dengan aspek-aspek intelektual dan keterampilan, maupun
aspek lainnya.
3. Berdasarkan
analisis tersebut sekolah harus mengidentifikasikan kebutuhan sekolah
dan merumuskan visi, misi, dan tujuan dalam rangka memberikan pendidikan
yang berkualitas bagi siswanya sesuai dengan konsep pembangunan
pendidikan nasional yang akan dicapai. Hal penting yang perlu
diperhatikan sehubungan dengan identifikasi kebutuhan dan perumusan
visi, misi dan tujuan adalah bagaimana siswa belajar, penyediaan sumber
daya dan pengeloaan kurikulum termasuk indikator pencapaian peningkatan
mutu tersebut.
4. Berangkat
dari visi, misi dan tujuan peningkatan mutu tersebut sekolah
bersama-sama dengan masyarakatnya merencanakan dan menyusun program
jangka panjang atau jangka pendek (tahunan termasuk anggarannnya.
Program tersebut memuat sejumlah program aktivitas yang akan
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan dan
harus memperhitungkan kunci pokok dari strategi perencanaan satu tahun
dan tahun yang akan datang. Perencanaan program sekolah harus mencakup
indikator atau target mutu apa yang akan dicapai dalam tahun tersebut
sebagai proses peningkatan mutu pendidikan (misalnya kenaikan NEM
rata-rata dalam prosentase tertentu, perolehan prestasi dalam bidang
keterampilan, olah raga, dsb). Program sekolah yang disusun bersama-sama
antara sekolah, orang tua dan masyarakat ini sifatnya menyesuaikan
kebutuhan masyarakat setempat.
4. Dampak MBS terhadap Sekolah
MBS
merupakan konsep pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan mutu,
efisiensi dan kemandirian sekolah. Dengan MBS diharapkan kepala sekolah,
guru, dan anggota lain di sekolah dapat melaksanakan pendidikan sesuai
dengan kebutuhan, perkembangan zaman, karakteristik lingkungan dan
tuntutan global.
Peningkatan efisiensi diperoleh dari keleluasaan mengelola sumber daya
partisipasi masyarakat dan keleluasaan birokrasi. Peningkatan mutu
diperoleh dari pasrtisipasi orang tua, fleksibilitas pengelolaan sekolah
dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah.
Peningkatan pemerataan diperoleh dari peningkatan partisipasi
masyarakat.
MBS memberikan kebebasan kekuasaan besar pada sekolah dan menciptakan sumber kepemimpinan baru, lebih demokratis dan terbuka,
yang disertai seperangkat tanggung jawab (pembagian kerja) pengelolaan
sumber daya seperti . yang dapat meningkatkan kesejahteraan guru
sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas, keleluasaan mengelola
sumber daya dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong
profesionaslisme kepala sekolah, kesempatan menyusun kurikulum yang
mendukung guru untuk berinovasi yang selanjutnya aspek tersebut
mendukung ketercapaian tujuan sekolah. Adanya kontrol dari masyarakat
dan monitoring dari pemerintah menjadikan pengelolaan sekolah menjadi
akuntabel, transparan, egaliter, dan demokratis, serta menghapuskan
monopoli pendidikan.
Dalam
pendekatan MBS, tanggung jawab pengambilan keputusan tertentu mengenai
anggaran, kepegawaian, dan kurikulum ditempatkan di tingkat sekolah dan
bukan di tingkat daerah, apalagi pusat. Melalui keterlibatan guru, orang
tua, dan anggota masyarakat lainnya dalam keputusan-keputusan penting
itu, MBS dipandang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif
bagi para murid. Dengan demikian, pada dasarnya MBS adalah upaya
memandirikan sekolah dengan memberdayakannya.
Dengan
penerapan MBS prestasi belajar murid lebih mungkin meningkat jika
manajemen pendidikan dipusatkan di sekolah daripada pada tingkat daerah.
Para kepala sekolah cenderung lebih peka dan sangat mengetahui
kebutuhan murid dan sekolahnya ketimbang para birokrat di tingkat pusat
atau daerah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa reformasi pendidikan yang
bagus sekalipun tidak akan berhasil jika para guru yang harus
menerapkannya tidak berperan serta merencanakannya.
Penerapan
MBS yang efektif akan menghasilkan orang-orang yang kompeten di sekolah
untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran, peluang
bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan
penting, mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program
pembelajaran yang mengunggulkan potensi lokal, pengarahan kembali sumber
daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap
sekolah, rencana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua dan guru
makin menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan
biaya program-program sekolah, dan meningkatkan motivasi guru dan
mengembangkan kepemimpinan baru di semua level
Tidak ada komentar:
Posting Komentar