BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pemimpin
dan kepemimpinannya merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan umat manusia dan berperan sentral dalam menjalankan roda
organisasi. Bahkan, pemimpin dengan kepemimpinannya menentukan maju atau
mundurnya suatu organisasi, dan dalam lingkup lebih luas menentukan
jatuh dan bangunnya suatu bangsa dan negara.
Dalam
situasi bangsa dan negara mengalami berbagai krisis, yang dikenal
dengan krisis multidimensi, yaitu krisis ekonomi, politik, budaya, hukum
dan keamanan, kita menyadari bahwa semua krisis itu bersumber dari
krisis moral dan kepercayaan terutama pada mereka yang diberi
kepercayaan oleh rakyat untuk menjadi pemimpin pada hampir semua
profesi. Krisis-krisis tersebut mengakibatkan krisis kepercayaan rakyat
terhadap para pemimpinnya karena para pemimpin belum berhasil membawa
bangsa ini keluar dari krisis multidimensi yang berkepanjangan. Hal ini
diperparah lagi dengan adanya krisis ekonomi global yang melanda dunia
di mana kita merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripadanya.
Era
Reformasi, keterbukaan dan demokratisasi yang telah kita masuki
menumbuhkan harapan-harapan baru kepada masyarakat akan datangnya
perubahan ke arah yang lebih baik. Namun di sisi lain, demokrasi yang
sedang kita jalani belum diimbangi dengan pemimpin-pemimpin berkualitas
yang benar-benar menjalankan amanat kepemimpinannya. Kasus-kasus
penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan berbagai skandal penyimpangan
menghiasi pemberitaan media massa hampir setiap hari.
Untuk itu diperlukan suatu gerakan “back to basics” ,
kembali ke masalah-masalah dasar kepemimpinan yaitu dengan kembali
kepada nilai-nilai kepemimpinan yang diperlukan bagi seorang pemimpin
dalam menjalankan kepemimpinannya. Nilai-nilai kepemimpinan itu juga
merupakan pedoman sekaligus rambu-rambu peringatan agar pemimpin dapat
menjalankan kepemimpinannya dengan efektif dan efisien.
Untuk
itu, perlu sebuah perbandingan suatu kepemimpinan antara masa duhulu
dan maa sekarang yaitu masa orde baru dan masa reformasi untuk melihat
nilai kepemimpinan yang terjadi pada masa itu.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan?
2. Apa sajakah nilai-nilai kepemimpinan?
3. Bagaimana perbandingan nilai dan pola kepemimpinan masa orde baru dan masa reformasi?
C. TUJUAN
1. Mengerti yang dimaksud dengan kepemimpinan.
2. Mengetahui nilai-nilai kepemimpinan.
3. Memahami perbandingan nilai dan pola kepemimpinan masa orde baru dan masa reformasi.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Kepemimpinan
Kepemimpinan adalah suatu seni (art) dan ilmu (science) untuk mempengaruhi orang lain atau orang-orang yang dipimpin sehingga dari orang-orang yang dipimpin timbul suatu kemauan, respek, kepatuhan dan kepercayaan
terhadap pemimpin untuk melaksanakan yang dikehendaki oleh pemimpin,
atau tugas-tugas dan tujuan organisasi, secara efektif dan efisien. Seni
kepemimpinan mengandung arti suatu kecakapan, kemahiran dan
keterampilan tertentu untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpin.
Sedangkan ilmu kepemimpinan mengandung sejumlah ajaran atau teori
kepemimpinan yang telah dibuktikan berdasarkan pengalaman, yang dapat
dipelajari dan diajarkan. Dari berbagai pengertian tentang kepemimpinan
dan kualitas yang harus melekat pada diri seorang pemimpin, dapat
dirumuskan dalam sebuah kalimat singkat bahwa : Pemimpin adalah Pengaruh.
Kualitas
pemimpin tidak ditentukan oleh besar atau kecil hasil yang dicapainya,
tetapi ditentukan oleh kemampuan pemimpin mencapai hasil tersebut dengan
perantaraan orang lain, yaitu melalui pengikut-pengikutnya, serta
pengaruh yang dipancarkan oleh pemimpin terhadap pengikutnya. Robert
Kelley, seorang profesor di bidang bisnis dan konsultan serta pelopor
pengajaran Followership and Leadership, dalam bukunya : The Power of Followership (1992) mengungkapkan hasil penelitiannya yang dilakukan selama tujuh tahun bahwa para pengikut (followers) ternyata mampu memberikan kontribusi sebanyak 80 persen bagi keberhasilan setiap proyek, sedangkan pemimpin (leader) memberikan
kontribusi 20 persen. Pemimpin harus mampu menggerakkan pengikutnya
agar mereka bekerja dengan semangat dan memiliki komitmen untuk mencapai
keberhasilan tugas.
Untuk
mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, seorang pemimpin dapat
menggunakan tipe dan gaya kepemimpinan yang otokratis (tipe direktif,
semua terpusat pada diri pemimpin), demokratis (partisipatif dan
konsultatif), paternalistik (ke-“bapak”-an), birokratis (memimpin
berdasarkan aturan), bebas (laissez-faire, melimpahkan kepada anak buah), kepemimpinan yang melayani (servant leadership), atau
gabungan dari beberapa tipe kepemimpinan tersebut. Kadang-kadang tipe
kepemimpinan itu melekat sebagai karakter dari seorang pemimpin, tetapi
bisa juga tipe kepemimpinan tersebut digunakan secara situasional untuk
mencapai suatu tujuan pada jangka waktu tertentu.
Dahulu ada anggapan bahwa hanya orang-orang tertentu yang dilahirkan dengan bakat sebagai pemimpin (leaders are born).
Namun dalam perkembangan zaman sebagian besar pemimpin diciptakan
melalui suatu proses, tumbuh dan berkembang dari bawah, ditempa oleh
berbagai pengalaman, ketekunan, kerja keras, disiplin yang tinggi serta
tidak pernah berhenti belajar sepanjang hidupnya (leaders are made).
Para
pemimpin dikenal bukan hanya karena posisi atau jabatannya tetapi
terutama karena ciri-ciri kepemimpinan dan ajaran-ajarannya yang berguna
bagi masyarakat, bangsa dan generasi yang akan datang. Di Indonesia
kita mengenal Presiden Soekarno sebagai Proklamator Kemerdekaan dan
Pemimpin Bangsa dengan ajarannya Nation and Character Building, Jenderal
Soedirman pemimpin pejuang yang tidak mengenal menyerah, Ki Hajar
Dewantara tokoh pendidikan nasional dan sebagainya. Di India dikenal
tokoh Mahatma Gandhi yang diakui sebagai salah seorang tokoh terbesar
sejarah serta penggerak ahimsa (menghindari /anti kekerasan) dan
satyagraha (praktek menjalankan kebenaran).
B. Nilai-nilai kepemimpinan
Nilai-nilai
kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki
seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sifat-sifat utama tersebut ibarat
“roh” nya pemimpin yang membuat seseorang mampu menjalankan
kepemimpinannya dengan berhasil guna. Tanpa roh kepemimpinan maka posisi
atau jabatan seseorang sebagai pemimpin tidak ada artinya.
Beberapa nilai kepemimpinan yang perlu dimiliki seorang pemimpin antara lain adalah sebagai berikut :
· Integritas dan moralitas.
Integritas menyangkut mutu, sifat dan keadaan yang menunjukkan kesatuan
yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan
kewibawaan dan kejujuran. Moralitas menyangkut ahlak, budi pekerti,
susila, ajaran tentang baik dan buruk, segala sesuatu yang berhubungan
dengan etiket, adat sopan santun. Persyaratan integritas dan moralitas
penting untuk menjamin kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Di tengah sorotan publik tentang kinerja sebagian pemimpin aparatur
pemerintah yang kurang memuaskan dengan terjadinya kasus-kasus korupsi
dan berbagai penyimpangan, maka nilai-nilai integritas dan moralitas
pemimpin perlu mendapat perhatian utama.
· Tanggung jawab. Seorang
pemimpin harus memikul tanggung jawab untuk menjalankan misi dan mandat
yang dipercayakan kepadanya. Pemimpin harus bertanggungjawab atas apa
yang dilakukan dan tidak dilakukannya untuk mencegah terjadinya
penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi. Ia harus memiliki keberanian
untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan dan
mengambil risiko atau pengorbanan untuk kepentingan organisasi dan
orang-orang yang dipimpinnya. Tanggung jawab dan pengorbanan adalah dua
hal yang saling berhubungan erat. Pemimpin harus mengutamakan
kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi atau keluarga
termasuk pengorbanan waktu. Di sisi lain, pemimpin harus melatih bawahan
untuk menerima tanggung jawab serta mengawasi pelaksanaan tugasnya.
· Visi Pemimpin. Kepemimpinan seorang pemimpin nyaris identik dengan visi kepemimpinannya. Visi adalah arah
ke mana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh
seorang pemimpin. Pemimpin ibarat seorang nakhoda yang harus menentukan
ke arah mana kapal dengan penumpangnya akan di arahkan. Visi sama
pentingnya dengan navigasi dalam pelayaran. Semua awak kapal menjalankan
tugasnya masing-masing tetapi hanya nakhoda yang menentukan arah kapal
untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Visi pemimpin akan menginspirasi tindakan dan membantu membentuk masa depan. Visi adalah masa depan yang realistis, dapat dipercaya dan menjembatani
masa kini dan masa depan yang lebih baik sesuai kondisi (sosial
politik, ekonomi, budaya) yang diharapkan. Visi juga mengandung harapan-harapan,
atau bahkan “mimpi” yang memberi semangat bagi orang-orang yang
dipimpin. Pemimpin adalah “pemimpi” yang sanggup mewujudkan mimpinya
menjadi kenyataan. Burt Nanus dalam bukunya Kepemimpinan Visioner mengatakan : “ Tak ada mesin penggerak organisasi yang lebih bertenaga dalam meraih keunggulan dan keberhasilan masa depan, kecuali visi yang menarik, berpengaruh dan dapat diwujudkan serta mendapat dukungan luas.”
· Kebijaksanaan. Kebijaksanaan (wisdom) yaitu
kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga
keputusannya adil dan bijaksana. Kebijaksanaan memiliki makna lebih dari
kepandaian atau kecerdasan. Pemimpin setiap saat dihadapkan kepada
situasi yang rumit dan sulit untuk mengambil keputusan karena terdapat
perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat dan mereka yang akan
terkena dampak keputusannya. Seringkali pemimpin seperti menghadapi
“buah simalakama”, sulit untuk menentukan pilihan karena sama-sama
berrisiko. Selain upaya manusia menekuni dan mencari kebijaksanaan,
perlu upaya meminta kebiaksanaan kepada Tuhan sebagai sumber untuk
memutuskan keputusan yang terbaik dan bijaksana.
· Keteladanan. Keteladanan
seorang pemimpin adalah sikap dan tingkah laku yang dapat menjadi
contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Keteladanan berkaitan erat
dengan kehormatan, integritas dan moralitas pemimpin. Keteladanan yang
dibuat-buat atau semu dan direkayasa tidak akan langgeng. Pemimpin
sejati melakukan hal-hal baik dengan wajar tanpa pamrih, bukan sekedar
untuk mendapat pujian manusia. Sifat-sifat baiknya dirasakan orang lain
sehingga dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat luas sebagai suatu
teladan yang hidup.
· Menjaga Kehormatan. Seorang
pemimpin harus menjaga kehormatan dengan tidak melakukan perbuatan
tercela karena semua perbuatannya menjadi contoh bagi bawahan dan
orang-orang yang dipimpinnya. Ia tidak boleh mudah terjebak dalam godaan
“Tiga Ta” yaitu “harta” (memperoleh materi atau uang secara tidak sah/
melanggar hukum), “tahta” (mendapatkan kekuasaan dengan menghalalkan
sebagal cara) dan “wanita” ( perselingkuhan, hubungan seks di luar
pernikahan) yang sering menjatuhkan kehormatan sebagai pemimpin. Budaya
lokal (Jawa) juga mengajarkan pemimpin harus menghindari 5 M (Mo Limo )
yaitu maling (mencuri/ korupsi), madat (narkoba), madon (main
perempuan), main (berjudi) dan minum (mabuk alkohol). Setiap daerah atau
suku bangsa memiliki rambu-rambu kehormatan yang tidak boleh dilanggar
oleh seorang pemimpin. Mahatma Gandhi mengatakan ada 7 dosa sosial yang
mematikan yaitu : “kekayaan tanpa kerja”, “kenikmatan tanpa nurani”,
“ilmu tanpa kemanusiaan”, “pengetahuan tanpa karakter”, “politik tanpa
prinsip”, “bisnis tanpa moralitas” dan “ibadah tanpa pengorbanan.” Semua
itu merupakan rambu-rambu peringatan bagi pemimpin untuk menjaga
kehormatannya.
· Beriman.
Beriman kepada Tuhan Yang Mahaesa sangat penting karena pemimpin adalah
manusia biasa dengan semua keterbatasannya secara fisik, pikiran dan
akal budi sehingga banyak masalah yang tidak akan mampu dipecahkan
dengan kemampuannya sendiri. Iman dapat menjembatani antara keterbatasan
manusia dengan kesempurnaan yang dimiliki Tuhan, agar kekurangan itu
dapat diatasi. Iman juga merupakan perisai untuk meredam keinginan dan
nafsu-nafsu duniawi serta godaan untuk melakukan
penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan kepemimpinannya. Penting
bagi seorang pemimpin untuk selalu menyadari bahwa Tuhan itu Mahakuasa, Mahamengetahui dan Mahahadir.
“Mahakuasa” berarti tidak ada satu pun yang bisa terjadi tanpa perkenan
dan pengendalian-Nya. “Mahamengetahui” berarti tidak ada satu pun bisa
terjadi tanpa pengetahuan dan keterlibatan-Nya. “Mahahadir” berarti
tidak ada satu pun bisa terjadi tanpa Ia ada di sana. Implikasi
pemahaman seperti itu bagi pemimpin adalah sesgala sesuatu yang terjadi,
termasuk kepemimpinan yang dijalankannya, bukan sekedar kebetulan atau by chance belaka.
Pemimpin yang beriman menyadari bahwa semua perbuatannya diketahui dan
diawasi Tuhan yang hadir di mana-mana sehingga ia takut mengkhianati
amanat sebagai pemimpin. Apabila mengalami kesulitan dan masalah yang
berat, ia harus bersandar kepada Tuhan karena tidak ada satu pun
kejadian tanpa perkenan dan pengendalian-Nya. Tuhan itu Pemilik
kehidupan, Penyelenggara dan Pemberi apa yang kita butuhkan.
· Kemampuan Berkomunikasi. Suatu proses kepemimpinan pada hakikatnya mengandung beberapa komponen yaitu : pemimpin, yang dipimpin, komunikasi dan interkasi antara pemimpin dan yang dipimpin, serta lingkungan dari proses komunikasi tersebut. Peter Koestenbaum, seorang pakar kepemimpinan, melalui bukunya berjudul : Leadership, The Inner Side of Greatness” (1991) mengatakan bahwa : “Kepemimpinan
yang bermoral adalah suatu proses moralitas untuk mencapai suatu
tingkat atau keadaan dimana para pemimpin mampu mengikat (dalam arti berkomunikasi dan berinteraksi)
dengan yang dipimpinnya berdasarkan kebersamaan motif, nilai dan tujuan
– yaitu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan hakiki para pengikut maupun
pemimpin itu sendiri.” Di sini tampak bahwa antara pemimpin dan yang
dipimpin terdapat suatu ikatan kuat sebagai satu keutuhan dan memiliki
ketergantungan satu sama lain. Untuk mencapai hal tersebut maka seorang
pemimpin harus mampu membangun komunikasi dengan orang-orang yang
dipimpinnya sehingga kepemimpinannya dapat efektif dan efisien.
Sebaliknya, kegagalan dalam menjalankan komunikasi dapat menimbulkan
keadaan yang kurang harmonis dalam organisasi bahkan dapat menjurus
kepada situasi konflik yang mengganggu pelaksanaan tugas. Kemampuan
berkomunikasi juga diperlukan untuk menggalang para tokoh masyarakat
(tomas), tokoh agama (toga) dan tokoh adat (todat) karena mereka
memiliki pengaruh dan pengikut di masyarakat.
· Komitmen Meningkatkan Kualitas SDM.
Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor strategis dan penentu dalam
kemajuan organisasi, dan pemimpin harus memiliki komitmen kuat untuk
meningkatkan kualitas SDM. Ada pepatah kuno yang kurang lebih berbunyi
sebagai berikut : “Kalau Anda ingin memetik hasil jangka pendek,
tanamlah jagung atau padi. Kalau ingin memetik hasil jangka panjang,
tanamlah pohon kelapa. Tetapi kalau ingin memetik hasil sepanjang masa,
didiklah manusia !” Dari semua sumber daya yang tersedia bagi
manajemen – uang, bahan, peralatan dan manusia – maka sumber terpenting
adalah manusia. SDM merupakan faktor strategis yang menentukan suatu
proses produksi atau pembangunan ekonomi, tetapi ironisnya ada
kecenderungan umum untuk lebih memperhatikan investasi aset modal atau
finansial, material, dan pembangunan fisik ketimbang aset manusia atau
SDM.
C. Perbandingan Nilai dan Pola Kepemimpinan
Perbandingan antara masa orde baru dan era reformasi
|
Perbandingan
|
Masa orde baru
|
Era reformasi
|
|
Waktu
|
1966-1998
|
1998 - sekarang
|
|
Sistem pemerintahan
|
kebijakan
masih pada pemerintah, namun sektor ekonomi sudah diserahkan ke
swasta/asing, fokus pada pembangunan ekonomi, sentralistik, demokrasi
Pancasila, kapitalisme.
|
pemerintahan
tidak punya kebijakan (menuruti alur parpol di DPR), pemerintahan
lemah, dan muncul otonomi daerah yang kebablasan, demokrasi Liberal
(neoliberaliseme) dan tidak jelas apa orientasinya
|
|
Kabinet
|
Pembentukan kabinet pembangunan
|
Membangun reformasi pembangunan kabinet
|
|
Angkatan bersenjata
|
Fungsi
militer pada masa Orde Baru adalah sebagai stabilisator juga
dinamisator. Dengan dua fungsi itu, militer atau tepatnya ABRI dengan
dwifungsinya ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan-kebijakan
politik Orde Baru.
|
Mengatasi
masalah dwifungsi ABRI dengan mengurangi peran ABRI di perwakilan
rakyat DPR yaitu dari 75 orang menjadi 38 orang. Pemisahan angkatan
yang semula terdiri atas angkatan darat, laut, udara serta kepolisian.
Kemudian POLRI berubah menjadi kepolisian negara dan ABRI berubah
menjadi TNI yang terdiri atas angkatan darat, laut dan udara.
|
|
Kebebasan pers
|
Pers lebih banyak menjadi corong pemerintah, sehingga praktis masyarakat pun buta politik. Soeharto menyuruh tutup surat kabar, membredel majalah yang kritis, atau berani mengkritik dia secara terbuka.
|
kebebasan pers dibuka lebar-lebar sehingga melahirkan demokratisasi yang lebih besar.
|
|
Situasi politik
|
Di
awal kepemimpinan Soeharto, ketika situasi dalam negeri
sedikit-banyak mengalami kekacauan akibat intrik-intrik politik dari
berbagai kelompok kepentingan, misalkan Partai Komunis Indonesia, bisa
jadi kepemimpinan model militer adalah yang tepat.
|
Permasalahan
politik muncul karena demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan
semestinya, sehingga terdapat kesan bahwa kedaulatan berada ditangan
pihak tertentu bahkan lebih banyak dipegang oleh kelompok penguasa.
Apalagi timbul banyak kasus KKN yang menyebabkan ketidakpercayaan
rakyar pada wakil mereka di DPR/MPR.
|
|
Gaya kepemimpinan
|
Soeharto: otoriter, militeristik, ambisius sekaligus murah senyum.
|
· BJ Habibie:
Orang yang cerdas tapi terlalu lugu dalam politik. Karena ingin
terlihat bagus, ia membuat blunder dalam masalah timor timur. Sebenarnya
gaya kepemimpinan Presiden Habibie adalah gaya kepemimpinan
Dedikatif-Fasilitatif, merupakan sendi kepemimpinan Demokratik. Pada
masa pemerintahan B.J Habibie ini, kebebasan pers dibuka lebar-lebar
sehingga melahirkan demokratisasi yang lebih besar. Pada saat itu pula
peraturan-peraturan perundang-undangan banyak dibuat.
· Abdurrahman Wahid:
gaya kepemimpinan Responsif-Akomodatif, yang berusaha untuk
mengagregasikan semua kepentingan yang beraneka ragam yang diharapkan
dapat dijadikan menjadi satu kesepakatan atau keputusan yang memihki
keabsahan. Pelaksanaan dan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan
diharapkan mampu menggerakkan partisipasi aktif para pelaksana di
lapangan, karena merasa ikut terlibat dalam proses pengambil keputusan
atau kebijaksanaan.
· Megawati Soekarnoputri:
dilihat berdasarkan ciri-ciri kepemimpinan ideal yang dimiliki.
Megawati tenang dan tampak kurang acuh dalam menghadapi persoalan.
Tetapi dalam hal-hal tertentu, menunjukkan determinasi dalam
kepemimpinannya, misalnya mengenai persoalan-persoalan di BPPN,
kenaikan harga BBM dan pemberlakuan darurat militer di Aceh.
· Susilo Bambang Yudoyono:
kepemimpinan ideal yaitu pengetahuan umum yang luas seperti yang
telah dituliskan Mar’ie Muhammad bahwa SBY adalah seorang militer
intelektual, kemudian kemampuan analitik yang tajam yang kadangkala
mengurangi kecepatan dalam mengambil keputusan. Keterampilan
berkomunikasi secara efektif juga dimiliki beliau dimana terlihat
dampaknya pada kabinet yang dipimpinnya
|
|
Ekonomi
|
Kebijakan
pembangunan Indonesia yang diambil dikenal dengan sebutan “structural
adjustment” dimana ada 4 jenis kebijakan penyesuaian sebagai berikut :
a. Program
stabilisasi jangka pendek atau kebijakan manajemen permintaan dalam
bentuk kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar mata uang dengan
tujuan menurunkan tingkat permintaan agregat. Dalam hal ini pemerintah
melakukan berbagai kebijakan mengurangi defisit APBN dengan memotong
atau menghapus berbagai subsidi, menaikkan suku bunga uang (kebijakan
uang ketat) demi mengendalikan inflasi, mempertahankan nilai tukar
yang realistik (terutama melalui devaluasi September 1986).
b. Kebijakan
struktural demi peningkatan output melalui peningkatan efisiensi dan
alokasi sumber daya dengan cara mengurangi distorsi akibat
pengendalian harga, pajak, subsidi dan berbagai hambatan perdagangan,
tarif maupun non tarif. Kebijakan “Paknov 1988” yang menghapus
monopoli impor untuk beberapa produk baja dan bahan baku penting lain,
telah mendorong mekanisme pasar berfungsi efektif pada saat itu.
c. Kebijakan
peningkatan kapasitas produktif ekonomi melalui penggalakan tabungan
dan investasi. Perbaikan tabungan pemerintah melalui reformasi fiskal,
meningkatkan tabungan masyarakat melalui reformasi sektor finansial
dan menggalakkan investasi dengan cara memberi insentif dan
melonggarkan pembatasan.
d. Kebijakan
menciptakan lingkungan legal yang bisa mendorong agar mekanisme pasar
beroperasi efektif termasuk jaminan hak milik dan berbagai tindakan
pendukungnya seperti reformasi hukum dan peraturan, aturan main yang
menjamin kompetisi bebas dan berbagai program yang memungkinkan
lingkungan seperti itu.
|
· Megawati:
a. Meminta
penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan
Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri
sebesar Rp 116.3 triliun.
b. Kebijakan
privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di
dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari
intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara.
Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia
menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena
BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Megawati bermaksud
mengambil jalan tengah dengan menjual beberapa asset Negara untuk
membayar hutang luar negeri. Akan tetapi, hutang Negara tetap saja
menggelembung karena pemasukan Negara dari berbagai asset telah hilang
dan pendapatan Negara menjadi sangat berkurang.
· Susilo Bambang Yudoyono:
a. mengurangi
subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini
dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM
dialihkan ke sector pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang
yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
b. Kebijakan
kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua,
yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan
BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan
berbagai masalah sosial.
c. Mengandalkan
pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim
investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure
Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor
dengan kepala-kepaladaerah. Investasi merupakan faktor utama untuk
menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan
pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi
investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi
undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di
Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
d. Lembaga
kenegaraan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dijalankan pada
pemerintahan SBY mampu memberantas para koruptor tetapi masih tertinggal
jauh dari jangkauan sebelumnya karena SBY menerapkan sistem Soft Law
bukan Hard Law. Artinya SBY tidak menindak tegas orang-orang yang
melakukan KKN sehingga banyak terjadi money politic dan
koruptor-koruptor tidak akan jera dan banyak yang mengulanginya.
Dilihat dari semua itu Negara dapat dirugikan secara besar-besaran dan
sampai saat ini perekonomian Negara tidak stabil.
e. Program
konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas dikarenakan persediaan
bahan bakar minyak semakin menipis dan harga di pasaran tinggi.
f. Kebijakan
impor beras, tetapi kebijakan ini membuat para petani menjerit karena
harga gabah menjadi anjlok atau turun drastis
|
Nilai-niai kepemimpinan pada masa orde baru dan era reformasi:
 Masa
Nilai Kepemimpinan
|
Masa Orde Baru
|
Era Reformasi
|
|
Integritas dan moralitas
|
Soeharto dianggap sebagai penanggung jawab utama ambruknya perekonomian Indonesia dewasa ini. Maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa pemerintahan Soeharto di anggap sebagai biang keladi terjadinya krisis ekonomi yang mendera Indonesia sejak akhir tahun 1997 sampai dengan saat ini.
Banyak orang-orang
yang dihukum mati, terbunuh, atau dijebloskan ke dalam penjara selama
bertahun-tahun dengan tuduhan termasuk kelompok Soekarnois, atau
anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Rezim Orde Baru
Soeharto menumpas demokrasi dan merintangi kebebasan berpendapat.
Soeharto menyuruh tutup surat kabar, membredel majalah yang kritis,
atau berani mengkritik dia secara terbuka.Demokrasi pun sangat tidak
berkembang. Pemilu memang dilakukan lima tahun sekali, tetapi dalam
iklim tidak demokratis. Dengan sikapnya yang otoriter, pemilu menjadi
semacam pengesahan terhadap kelangsungan kekuasaanya saja.
|
SBY
tidak menindak tegas orang-orang yang melakukan KKN sehingga banyak
terjadi money politic dan koruptor-koruptor tidak akan jera dan banyak
yang mengulanginya.
|
|
Tanggung jawab
|
Tanggung jawab atas negara dipegang penuh oleh Soeharto dengan sikap otoriter.
|
Kurangnya tanggung jawab dalam mempertahankan keutuhan NKRI terlihat ketika Timor Timor terlepas dari NKRI.
|
|
Visi Pemimpin
|
Orde
Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan
utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang
didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan
Barat.
|
Kepemimpinan
masa depan di era reformasi ini berusaha untuk mewujudkan terciptanya
ketahanan dan stabilitas nasional dalam rangka mencapai cita-cita dan
tujuan nasional.
|
|
Kebijaksanaan
|
Kebijaksanaan
yang tidak sama menyebabkan timbul KKN dan pembangunan yang cenderung
terpusat dan tidak merata (Riau, Kalimantan Timur dan Irian)
|
Kebijaksanaan yang diambil cenderung ke arah ekonomi dan pendidikan untuk kesejahteraan rakyat seperti BLT dan dana BOS.
|
|
Keteladanan
|
Soeharto
merupakan pemimpin yang memperhatikan orang-orang lemah dan latar
belakang ekonomi kurang mampu, beliau sangat peduli terhadap petani
dan nelayan. Beliau juga mampu mengayomi dan menyejahterakan rakyatnya
terbukti dengan harga pangan yang murah, dan tercukupinya kebutuhan
pokok.
|
Sosok
cerdas, cermat dan konsisten adalah kelebihan SBY dalam membangun
bangsa besar ini. Dalam meneruskan reformasi SBY telah menoreh
prestasi yang diakui dunia dalam bidang demokrasi, penegakan HAM,
korupsi dan pembangunan ekonomi. Bahkan SBY dianggap tokoh yang
berpengaruh di dunia oleh majalah Times. Dijamannyalah penegakan
korupsi temasuk yang paling besar dilakukan.
|
|
Menjaga Kehormatan.
|
Melalui kekuasaan yang digenggamnya selama 31 tahun, soeharto sempat membuat Indonesia maju dan dikagumi negara-negara lain.
|
Sekarang
ini kehormatan bangsa Indonesia seolah sudah hampir menghilang,
korupsi terjadi dimana-mana, jati diri sudah mulai luntur, dan
nasionalisme menjadi barang yang langka.
|
|
Beriman
|
Munculnya ketidakjujuran pada diri Soeharto yang menimbulkan praktik KKN.
|
Memberikan kebebasan beragama dan memperbolehkan kembali budaya tiong hoa.
|
|
Kemampuan Berkomunikasi
|
Kemampuan berkomunikasi soeharto ditandai dengan mendaftarkan
Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19
September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk
melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam
kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal
28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama
kalinya.
|
Kemampuan berkomunikasi terlihat ketika adanya permintaan penundaan
pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club
ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3
triliun
|
|
Komitmen Meningkatkan Kualitas SDM
|
Soeharto
mencintai petani, peternak, bahkan para penyuluh dan periset
pertanian. Soeharto mencanangkan revolusi hijau untuk melipatgandakan
produk pertanian. Ia bangun bendungan atau pengairan yang dapat
membuat petani tidak kekurangan air. Ia dirikan pabrik pupuk agar
petani meraih angka produksi optimal.
Membangun puskesmas, sekolah inpres, bendungan, jalan raya, tanggul, mempopulerkan program keluarga berencana dan transmigrasi.
|
a. Anggaran
subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan,
serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
b. Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
c. Kebijakan
yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah
mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji
memperbaiki iklim investasi.
|
BAB III
PENUTUP
Kepemimpinan adalah suatu seni (art) dan ilmu (science) untuk mempengaruhi orang lain atau orang-orang yang dipimpin sehingga dari orang-orang yang dipimpin timbul suatu kemauan, respek, kepatuhan dan kepercayaan
terhadap pemimpin untuk melaksanakan yang dikehendaki oleh pemimpin,
atau tugas-tugas dan tujuan organisasi, secara efektif dan efisien.
Nilai-nilai
kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki
seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sifat-sifat utama tersebut ibarat
“roh” nya pemimpin yang membuat seseorang mampu menjalankan
kepemimpinannya dengan berhasil guna. Tanpa roh kepemimpinan maka posisi
atau jabatan seseorang sebagai pemimpin tidak ada artinya.
Tiap
masa memiliki pola dan nilai-nilai kepemimpinan yang berbeda satu sama
lain. Pola dan nilai kepemimpinan mampu membawa rakyat kedalam suatu
kemakmuran atau bahkan kehancuran, hal ini tergantung dari berhasil atau
tidaknya sang pemimpin menanamkan nilai kepemimpinan di dalam pola
kepemimpinannya.
DAFTAR PUSTAKA
Pratama, Reviananda dkk. 2011. Makalah era reformasi. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FISE UNY.
Diakses dari http://aka99.wordpress.com/2010/03/13/perbedaan-orde-baru-dan-masa-reformasi/ pada tanggal 20 Oktober 2011.
Diakses dari http://emilianovitasari.blogspot.com/2011/04/contoh-kasus-penggelapan-pajak.html pada tanggal 20 Oktober 2011.
Diakses dari http://nurfidarkamaruddin.blogspot.com/2010/05/perbandingan-gaya-kepemimpinan-orde.html pada tanggal 21 Oktober 2011.
Diakses dari http://dwieeyndah.blogspot.com/2010/04/perbandingan-gaya-kepemimpinan-orde.html pada tanggal 22 Oktober 2011.
Diakses dari http://mediaanakindonesia.wordpress.com/ presiden terbaik di Indonesia tgl 22/10/11
Tidak ada komentar:
Posting Komentar